Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan transparansi publik, pengadaan barang dan jasa perlu dikelola dengan lebih akuntabel dan terbuka. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, diperlukan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran di bidang pengadaan sehingga kegiatan statistik di bidang pengadaan barang dan jasa menjadi penting untuk dilakukan. Melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang sistematis, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung proses evaluasi dan penyusunan kebijakan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Mengumpulkan dan menghimpun data RUP dan data realisasi pengadaan dari seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Menyediakan laporan statistik sektoral yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Mendukung keterbukaan informasi publik dan penguatan tata kelola data pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta.