Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, pelaksanaan PUG yang efektif masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta variabel sosial lainnya. Tanpa dukungan data yang akurat dan komprehensif, kebijakan dan program pembangunan berisiko bersifat netral gender secara semu, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik kelompok yang berbeda.

Data terpilah gender memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Sayangnya, dalam praktiknya, data yang tersedia sering kali belum dianalisis dari perspektif gender atau belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan.

Oleh karena itu, kegiatan pengarusutamaan gender yang berkaitan dengan data menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menggunakan data terpilah gender sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui kegiatan ini, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih responsif gender, berbasis bukti (evidence-based), serta berkontribusi pada pengurangan ketimpangan gender dan peningkatan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

Kegiatan pengarusutamaan gender ini bertujuan untuk mendorong terintegrasinya perspektif gender dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kapasitas para perencana, penganggaran, serta pemangku kepentingan terkait dalam menerapkan PUG dan PPRG secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dalam menyusun analisis gender yang didukung oleh data terpilah gender sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan anggaran. Dengan demikian, kebutuhan, permasalahan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki dapat terakomodasi secara adil dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi lebih responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.