Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat |
| Tanggal Terbit | 14 Juli 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.3200.071 |
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 huruf C disebutkan bahwan Memastikan Bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan.”
Oleh karena itu, untuk memastikan setiap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan Yang lebih Tinggi, Baik ditingkat nasional maupun daerah lainnya, perlu diaksankan kompilasi data produk hukum daerah Provinsi Jawa Barat yang harmonis.
Produk Hukum ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih regulasi, serta meminimalkan potensi konflik hukum yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
02 Desember 2026
|
31 Desember 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
02 Januari 2027
|
31 Desember 2027
|
| C. | Pengolahan |
02 September 2027
|
30 September 2027
|
| D. | Analisis |
01 Desember 2027
|
31 Desember 2027
|
| E. | Penyajian |
10 Januari 2028
|
23 Januari 2028
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan | Data jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan dan ditetapkan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tahun penetapannya | Tahunan |
| 2 | Peraturan Gubernur yang sudah ditetapkan | Data jumlah Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat pada setiap tahun | Tahunan |
| 3 | Keputusan Gubernur yang sudah ditetapkan | Data jumlah Keputusan Gubernur (Kepgub) yang telah ditetapkan setiap tahun sebagai bentuk kebijakan atau keputusan administratif Gubernur Jawa Barat | Tahunan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Lainnya : dokumentasi, checklist harmonisasi, wawancara, observasi, dan database produk hukum resmi.
- Supervisi
- Lainnya : Produk Hukum Provinsi Jawa Barat
- Provinsi