Setiap anak yang lahir merupakan bagian dari keberlanjutan peradaban dan menjadi tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan negara. Upaya menjamin tumbuh kembang anak secara optimal bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga fondasi strategis pembangunan daerah dan nasional. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, stunting menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas kesehatan, gizi, dan lingkungan sosial-ekonomi suatu wilayah.

Stunting tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan tinggi badan yang berada di bawah standar usia. Ia merupakan manifestasi dari kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam periode kritis kehidupan, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dampaknya bersifat multidimensi, mencakup gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar, hingga potensi produktivitas ekonomi di masa dewasa. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak hanya merupakan intervensi kesehatan, tetapi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengukuran, prevalensi stunting di Indonesia ditentukan melalui berbagai instrumen yang memiliki pendekatan metodologis berbeda. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 23,1 persen. Selanjutnya, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 24,5 persen. Data tersebut menjadi rujukan utama dalam evaluasi dan perumusan kebijakan pada tingkat nasional maupun daerah.

Di sisi lain, sistem pencatatan rutin berbasis layanan melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) di Kota Batu menunjukkan angka yang berbeda. Pada Tahun 2024, prevalensi stunting tercatat sebesar 11,8 persen, dan pada Tahun 2025 menurun menjadi 10,19 persen. Perbedaan antara hasil survei nasional yang berada pada kisaran 23–24 persen dan data e-PPGBM yang berada pada kisaran 10–11 persen menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan.

Kesenjangan tersebut perlu dipahami dalam konteks perbedaan metodologi dan cakupan. SKI dan SSGI menggunakan pendekatan survei berbasis sampel representatif untuk menghasilkan estimasi statistik populasi, sedangkan e-PPGBM merekam balita yang hadir dan tercatat dalam sistem pelayanan kesehatan dan posyandu. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi pada perbedaan hasil pengukuran. Namun demikian, selisih yang cukup besar antara kedua sumber data tersebut menuntut adanya klarifikasi berbasis penghitungan riil pada tingkat daerah.

Dalam perencanaan intervensi yang bersifat operasional dan menyasar individu secara langsung, pemerintah daerah memerlukan data yang komprehensif dan menyeluruh hingga tingkat rumah tangga. Tanpa penghitungan lengkap, terdapat risiko bahwa sebagian balita tidak teridentifikasi dalam sistem layanan, atau sebaliknya, estimasi survei belum sepenuhnya merefleksikan kondisi faktual di tingkat mikro. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketepatan sasaran program serta efektivitas penggunaan anggaran publik.

Penanganan stunting di Kota Batu telah dilaksanakan melalui berbagai program intervensi spesifik dan sensitif dengan dukungan pendanaan yang signifikan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel, diperlukan evaluasi berbasis data riil untuk memastikan bahwa intervensi yang telah dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang terukur. Jika prevalensi menurut survei nasional masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, sementara data layanan menunjukkan tren penurunan, maka diperlukan analisis yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian antara desain intervensi, cakupan layanan, dan kondisi faktual di lapangan.

Atas dasar tersebut, pelaksanaan Pendataan Lengkap Balita Kota Batu Tahun 2026 menjadi kebutuhan strategis. Pendataan Lengkap ini dimaksudkan sebagai instrumen penghitungan lengkap yang menjangkau seluruh balita tanpa terkecuali, sehingga menghasilkan basis data yang lebih presisi dan komprehensif. Pendataan Lengkap ini tidak dimaksudkan untuk membantah hasil survei nasional, melainkan sebagai data pembanding yang memperkuat evidensi lokal dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar didasarkan pada kondisi riil masyarakat.

Dengan tersedianya data hasil Pendataan Lengkap, Pemerintah Kota Batu diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai jumlah balita aktual, distribusi kasus stunting hingga tingkat wilayah mikro, serta kesesuaian antara data layanan dan kondisi faktual. Informasi tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi intervensi yang lebih terarah, efisien, dan berkeadilan.

Pelaksanaan Pendataan Lengkap Balita Kota Batu Tahun 2026 pada akhirnya merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap anak terdata, terpantau, dan memperoleh haknya atas tumbuh kembang yang optimal. Pendekatan berbasis penghitungan riil ini diharapkan mampu memperkuat akurasi perencanaan, meningkatkan efektivitas intervensi, serta menjamin pertanggungjawaban kebijakan kepada masyarakat secara transparan dan berbasis bukti.

1.3.1 Tujuan Umum

Melaksanakan Pendataan Lengkap komprehensif untuk memperoleh data akurat mengenai populasi balita di Kota Batu dan mengidentifikasi balita yang mengalami stunting sebagai dasar penyusunan program intervensi yang tepat sasaran.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menghitung jumlah dan sebaran populasi balita di seluruh wilayah Kota Batu;
2. Mengidentifikasi dan memetakan balita yang mengalami stunting berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U);
3. Menyediakan data dasar untuk perencanaan program intervensi stunting yang tepat sasaran;
4. Memperkuat sistem surveilans gizi berbasis komunitas di Kota Batu.