Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto dituntut masyarakat untuk senantiasa selalu meningkat. Rumah Sakit   sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik wajib memenuhi kebutuhan pelayanan berkualitas sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat mulai dari penyusunan standar pelayanan, menilai (evaluation), umpan balik (feed back), pemberian penghargaan  serta peran  aktif  dalam penyusunan  kebijakan  pelayanan publik.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei  Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pelaksanaan kegiatan "Survei Kepuasan Masyarakat  (SKM)”  dapat  diketahui  tingkat  kekurangan  dan  kelemahan  kualitas pelayanan, yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan untuk perbaikan pelayanan waktu mendatang, serta sebagai tolok ukur kualitas.

tujuan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yaitu untuk mengetahui tingkat kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, khususnya RSUD Prof. dr. Soekandar   dan selanjutnya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dalam artian pelayanan yang lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.