Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Capaian Indikator RPJMD Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak |
| Tanggal Terbit | 22 Mei 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.3602.002 |
Judul Kegiatan :
Kompilasi Data Capaian Indikator RPJMD
Tahun:
2026
Cara Pengumpulan Data:
Kompromin
I. Penyelenggara
1.1. Instansi Penyelenggara:
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak
1.2. Alamat Lengkap Instansi
Penyelenggara:
Jl. RM Nataatmadja No.5 Rangkasbitung
Telepon:
081210262030
Faksmile:
(0252) 201431
Email:
programbapp@gmail.com
II. Penanggung Jawab
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat
Eselon 3):
Nama:
Haris Perdana, SP
Jabatan:
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Alamat:
Jl. Rm Nataatmadja No.5
Telepon:
(0252) 201431
Faksmile:
-
Email:
programbapp@gmail.com
III. Perencanaan dan Persiapan
3.1. Latar Belakang Kegiatan:
- Dasar Hukum :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
d. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Gambaran Umum
Perencanaan pembangunan terdiri dari Tahapan Penyusunan rencana, Penetapan Rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan evaluasi sangatlah penting guna memastikan pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan.
3.2. Tujuan Kegiatan:
Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target pembangunan yang terdapat pada dokumen RPJMD
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 November 2026
|
29 November 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Desember 2026
|
31 Maret 2027
|
| C. | Pengolahan |
03 Maret 2027
|
11 April 2027
|
| D. | Analisis |
14 April 2027
|
30 April 2027
|
| E. | Penyajian |
01 Mei 2027
|
30 Juni 2027
|
3.4. Variabel yang Dikumpulkan:
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Indeks Pembangunan Manusia | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. | Tahun 2026 |
| Indeks Pendidikan | Indeks kompisit dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah | Tahun 2026 |
| Indeks Kesehatan | Indeks yang diperoleh dari usia harapan hidup | Tahun 2026 |
| Indeks Pembangunan Gender | Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. | Tahun 2026 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial | Tahun 2026 |
| Gini Ratio | Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Rasio Gini sering disebut sebagai Indeks Gini. | Tahun 2026 |
| Indeks Williamson | Indeks yang mengukur kesenjangan pembangunan di suatu wilayah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi | Tahun 2026 |
| LPE | indikator ekonomi makro yang menunjukkan seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu | Tahun 2026 |
| PDRB Perkapita | hasil pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut | Tahun 2026 |
| Daya Beli | kemampuan konsumen atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa tertentu dengan pendapatan yang dimiliki, yang diukur berdasarkan indeks harga dan pendapatan per kapita di suatu wilayah | Tahun 2026 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja | Tahun 2026 |
| Tingkat Kemiskinan | suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pendapatan atau konsumsi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan dasar lainnya (seperti kesehatan dan pendidikan). | Tahun 2026 |
| Indeks Ketahanan Pangan | ukuran yang dihasilkan dari beberapa indikator untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah | Tahun 2026 |
| Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB | Total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu | Tahun 2026 |
| Indeks Infrastruktur Daerah | indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan ketersediaan infrastruktur di suatu daerah | Tahun 2026 |
| Indeks infrastruktur publik | indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan tingkat ketersediaan infrastruktur publik di suatu wilayah atau negara | Tahun 2026 |
| Indeks infrastruktur dasar | sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat | Tahun 2026 |
| Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas | salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta lembaga terkait dalam mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya. | Tahun 2026 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu | Tahun 2026 |
| Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. | Tahun 2026 |
| Indeks Kualitas Air | Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku | Tahun 2026 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan | Tahun 2026 |
| Indeks Reformasi Birokrasi | Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik | Tahun 2026 |
| Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) | Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah | Tahun 2026 |
| OPINI BPK | hasil pernyataan profesional auditor atas kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan | Tahun 2026 |
| Indeks Kapasitas Fiskal Daerah | gambaran kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Indeks ini dihitung dengan membagi kapasitas fiskal daerah suatu kabupaten/kota dengan rata-rata kapasitas fiskal daerah seluruh kabupaten/kota | Tahun 2026 |
| IKM terhadap pelayanan publik | sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait | Tahun 2026 |
| Indeks SPBE | alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah atau instansi pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif | Tahun 2026 |
| Sistem Merit | kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar | Tahun 2026 |
| Maturitas SPIP | tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian | Tahun 2026 |
IV. Desain Kegiatan
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:
Berulang
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:
Tahunan
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Sebagian Wilayah Indonesia
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
4.6. Metode Pengumpulan Data:
- Pengumpulan Data Sekunder
4.7. Sarana Pengumpulan Data:
- Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
VI. Pengumpulan Data
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot
Study)?
Tidak
6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas
Pengumpulan Data:
- Lainnya : Konfirmasi Ulang ke Perangkat Daerah
VII. Pengolahan Dan Analisis
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
:
Ya
Penyandian (Coding)
:
Tidak
Data Entry
:
Ya
Penyahihan (Validasi)
:
Ya
7.2. Metode Analisis:
Analisis Deskriptif
7.3. Unit Analisis:
- Lainnya : Perangkat Daerah Terkait
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
- Kabupaten Atau Kota
VIII. Diseminasi Hasil
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk
Umum
Tercetak (Hardcopy)
:
Ya
Digital (Softcopy)
:
Ya
Data Mikro
:
Tidak
