Sampah telah menjadi permasalahan krusial di berbagai daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk, tetapi juga berdampak serius pada masalah kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang mencakup sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Prinsip dasar pengelolaan yang ideal dan ramah lingkungan harus diawali dengan perubahan paradigma dalam memperlakukan sampah, yakni melalui tindakan memilah sampah langsung dari sumbernya. Pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar sampah tidak lagi menjadi beban, melainkan memberikan manfaat ekonomi, aman bagi kesehatan, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Salah satu langkah nyata Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah adalah melalui penguatan peran Bank Sampah di setiap RW. Bank Sampah hadir sebagai sistem pengelolaan yang melibatkan proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan dengan pendekatan ekonomi. Melalui konsep ini, sampah yang semula dianggap masalah diubah menjadi sumber pendapatan (nilai tambah) bagi masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran warga untuk aktif mengelola limbah domestik secara bertanggung jawab.

Namun, untuk memastikan efektivitas gerakan ini, diperlukan ketersediaan data yang valid dan terorganisir. Saat ini, pencatatan hasil pemilahan di tingkat Bank Sampah wilayah seringkali masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sektoral. Oleh karena itu, kegiatan Kompilasi Data Pemilahan Sampah di Bank Sampah Wilayah Kemantren Mantrijeron menjadi sangat penting. Kompilasi data ini berfungsi sebagai instrumen statistik sektoral untuk memetakan potensi pengurangan sampah di sumbernya, mengukur dampak ekonomi bagi warga, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data dalam rangka mewujudkan tata kelola sampah yang lebih optimal di wilayah Kemantren Mantrijeron

Dasar Hukum Statistik Sektoral

Peraturan ini mendasari mengapa pengumpulan data (kompilasi data) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat.

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik: Menetapkan bahwa instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas dan fungsinya.

2. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia: Mewajibkan data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Statistik: Prosedur bagi instansi pemerintah sebelum melakukan kegiatan statistik sektoral.

Dasar Hukum Pengelolaan Sampah (Nasional)

Peraturan ini menjelaskan kewajiban pemilahan sampah dan peran Bank Sampah.

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Mandat utama mengenai pengurangan dan penanganan sampah.

2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012: Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (menekankan pada kewajiban pemilahan).

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah: Aturan teknis terbaru mengenai operasional dan sistem pencatatan di Bank Sampah.

4. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 (Jakstranas): Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Target pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% pada tahun 2025).

Dasar Hukum Daerah (Kota Yogyakarta)

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah: Regulasi utama pengelolaan sampah di tingkat kota.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 132 Tahun 2022: Tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik 

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

4. Surat Edaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor : 100.3.4/476 tanggal 8 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Kegiatan Kemasyarakatan/Usaha di Kota Yogyakarta.

1. Mewujudkan Sistem Pencatatan yang Terintegrasi: Menyusun database statistik sektoral yang komprehensif mengenai volume dan jenis sampah yang terpilah di tingkat Bank Sampah RW se-Kemantren Mantrijeron, sesuai dengan amanat tata kelola data yang akurat.

2. Mengukur Efektivitas Pemilahan dari Sumber: Mengevaluasi sejauh mana masyarakat telah menerapkan prinsip pemilahan sampah sesuai dengan definisi dan klasifikasi sampah dalam Perda Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2024.

3. Memetakan Potensi Manfaat Ekonomi: Mengidentifikasi nilai ekonomi yang dihasilkan dari proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Bank Sampah, sebagai bentuk konkret perubahan perilaku masyarakat dari membuang menjadi memanfaatkan sampah.

4. Menyediakan Dasar Pengambilan Kebijakan: Memberikan referensi data yang valid bagi Kemantren dan instansi terkait untuk merancang program kerja sama, kemitraan, atau penugasan dalam pengelolaan sampah yang lebih optimal di masa depan.

5. Mendukung Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sampah: Memastikan proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berjalan secara terpadu, aman bagi kesehatan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perkotaan.