Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui pengelolaan informasi publik yang terstruktur dan sistematis. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), setiap perangkat daerah diwajibkan mengklasifikasikan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proses ini mencakup permohonan informasi, uji konsekuensi, penetapan Daftar Informasi Publik (DIP), serta dokumentasi yang terintegrasi secara digital untuk memudahkan akses masyarakat. Selain itu, guna menghadapi tantangan era digital, Pemprov Jatim melalui platform Klinik Hoaks aktif memverifikasi dan mengklasifikasikan konten berdasarkan kategori seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, opini, dan fakta. Langkah ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan mencegah penyebaran informasi palsu, sehingga mendukung partisipasi publik dalam pengawasan serta evaluasi kinerja pemerintah daerah

Tujuan kompilasi data informasi di Jawa Timur adalah meningkatkan transparansi, mengelola dan mengawasi informasi publik, serta memahami kebutuhan dan permohonan informasi masyarakat