Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih menghadapi berbagaikelemahan sehingga belum sepenuhnya memenuhiharapan masyarakat, yang tercermin dari adanya keluhan melalui berbagai media dan berpotensi menurunkan citra aparatur. Sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik, setiap instansi wajib melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan berkelanjutan dengan indikator yang terukur. Oleh karena itu, penilaian kinerja pelayanan perlu dilakukan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gianyar.
2. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan dalam berbagai aspek seperti infrastruktur, tata kelola layanan, dan kinerja pejabat daerah.
3. Mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang dinilai belum optimal, sebagai dasar rekomendasi perbaikan kebijakan pelayanan publik di tingkat daerah.