Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat melalui berbagai lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan sosial, konsultasi, serta pendampingan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan sosial. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Lembaga Sosial di Kota Batu menjadi penting untuk menyediakan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi mengenai keberadaan dan peran lembaga sosial sebagai dasar perencanaan, koordinasi, serta evaluasi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kota Batu, sehingga pelaksanaan program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Untuk menghimpun dan menyusun data deskriptif mengenai berbagai lembaga sosial yang berada di Kota Batu, sehingga dapat menjadi sumber informasi yang sistematis bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengetahui keberadaan serta peran lembaga sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Batu.