Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinasi dengan instansi terkait guna mendeteksi adanya aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di wilayah Kota Tangerang sehingga terwujudnya keamanan dan ketertiban umum, sejalan dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 151 Tahun 2022.

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini penyampaian data dan informasi mengenai pertikaian yang terjadi antar warga secara akurat.

Memberikan penyampaian data dan informasi mengenai pertikaian yang terjadi antar warga secara akurat.