Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa terdapat satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terbagi atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Sementara Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki aplikasi yang beragam. Sampai dengan Desember Tahun 2022, telah tercatat 368 aplikasi sub domain jabarprov.go.id. Berdasarkan hasil evaluasi, satu jenis informasi yang sama dapat dihasilkan oleh lebih dari satu aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini menyebabkan adanya duplikasi data dan menimbulkan kemungkinan tidak konsistennya data yang dihasilkan serta berdampak pula pada pemborosan media penyimpanan data. 

Berikut adalah tujuan Kompilasi Data Aplikasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat

1. Menghimpun Data Aplikasi Secara Terpadu
   Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh data aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat secara sistematis dan terstandar.
2. Mendukung Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi
   Membangun dasar data yang komprehensif untuk mendorong interoperabilitas antar aplikasi serta mendukung pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi.
3. Mengetahui Kondisi dan Pemetaan Aplikasi Saat Ini
   Memetakan aplikasi yang telah dikembangkan atau digunakan oleh perangkat daerah, termasuk fungsionalitas, pemilik aplikasi, teknologi yang digunakan, serta status pengelolaannya.
4. Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengembangan Aplikasi
   Menghindari duplikasi pengembangan aplikasi yang memiliki fungsi serupa serta mendorong pemanfaatan aplikasi bersama antar perangkat daerah.
5. Sebagai Dasar Perencanaan Penguatan Infrastruktur Digital
   Menyediakan informasi yang akurat untuk menyusun rencana penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.
6. Mendukung Tata Kelola TIK yang Baik
   Menjadi bagian dari strategi peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy).