Untuk mempertahankan keberadaan kondisi air tanah maka perlu dilakukan suatu pengelolaan yang terintegrasi dengan struktur tata ruang wilayah guna mencapai sinergitas antar sektor pembangunan, dimana sumber air merupakan kebutuhan utama dan menjadi prioritas bagi pembangunan masyarakat, sehingga setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada potensi dan kondisi keberadaan air sebagai penunjang kebutuhan pokok bagi setiap langkah pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Disamping itu, diharapkan juga untuk lebih memantapkan prosedur dan kualitas kerja dalam perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar penetapan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambi dikalikan dengan Harga Dasar Air. Regulasi terkait NPA berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

Mengumpulkan Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam upaya Meningkatnya kualitas Penetapan NPA di Jawa Barat, medukung dalam penetapan pajak air tanah dan penunjang kinerja Dinas dalam Meningkatnya Konservasi Cekungan Air Tanah.