Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkewajiban menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, efektif, transparan, dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. 

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan, Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan sangat ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan, dimana masyarakat akan merasa puas apabila
pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang objektif dan terukur terhadap kinerja pelayanan.

Salah satu instrumen evaluasi yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, setiap unit penyelenggara pelayanan
publik wajib melaksanakan SKM secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan SKM sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. 
 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah diterima.

3. Menyusun rekomendasi serta menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.