Berdasarkan Tindak Lanjut Inpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu/ide, objek, kondisi, atau situasi. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut secara optimal, diperlukan ketersediaan data anggota DPRD yang lengkap, akurat, dan mutakhir, khususnya terkait data para anggota DPRD yang aktif dalam periode berjalan. Data tersebut mencakup identitas, keanggotaan partai politik, fraksi, daerah pemilihan, alat kelengkapan dewan, serta informasi pendukung lainnya.

Seiring dengan dinamika politik daerah, perubahan keanggotaan, perubahan alat kelengkapan dewan, perpindahan fraksi, maupun penggantian antar waktu (PAW), serta kebutuhan transparansi informasi publik, pengelolaan data anggota DPRD harus selalu diperbarui agar tetap valid. Kondisi ini menuntut adanya kompilasi data yang sistematis dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung kelancaran administrasi kedewanan, penyusunan laporan kelembagaan, dan penyampaian informasi kepada publik.

1. Menghimpun dan tersajinya data anggota DPRD Kota Banjarbaru dari basis data yang valid dan akurat.
2. Memperbarui dan memvalidasi informasi terkait identitas, keanggotaan partai politik, keanggotaan fraksi, alat kelengkapan dewan, dan data pendukung lainnya sesuai kondisi terbaru.
3. Mendukung transparansi informasi publik, khususnya penyajian data anggota DPRD kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara lebih akurat dan informatif.