Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi khususnya di Kota Probolinggo. Peran UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat sangat penting karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja Kota Probolinggo sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya saing produk dari umkm sehingga menjadi sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan menjadi kontribusi dalam menggerakan perekonomian di Kota Probolinggo.

Pada saat ini jumlah pelaku UMKM Kota Probolinggo berdasarkan pelaku usaha yang mendaftar BPUM (Banpres Produktif Usaha mikro) sebanyak 19.253 orang. Namun validasi keberadaan pelaku usaha tersebut masih dipertanyakan hal ini disebabkan karena proses pendaftaan BPUM tersebut cukup mudah tanpa ada verifikasi dari lembaga yang berwenang. Hal ini menyebabkan sulitnya pendataan dari pelaku usaha tersebut seperti data potensi, data produksi, data keuangan, jenis pelatihan atau kegiatan yang telah diikuti dan yang lainnya sehingga beberapa pelaku usaha mendapatkan pembinaan ganda dengan materi yang sama serta mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan UMKM. 

Karena permasalahan tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berinisiatif melakukan penjaringan dan kevalidan data dari pelaku usaha dikota Probolinggo 

Kegiatan bertajuk “KARTU UMKM, SATU KARTU BERBAGAI MANFAAT”. Kartu UMKM sebagai identitas pelaku usaha di Kota Probolinggo yang memiliki manfaat :
 

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan

2. Mendapatkan keumudahan dalam akses pembiayaan/ permodalan ke lembaga keuangan, perbankan dan non bank

3. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/ lembaga lainnya

4. Mendapatkan bantuan peralatan usaha

5. Mendapatkan pelatihan 

Agar umkm memperoleh perlindungan usaha, kemudahan dalam mengajukan pembiayaan dan sebagai database untuk pemkot 

Mendata umkm berdasarkan jenis usaha, wilayah dan lokasi usaha

Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan

Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan/ permodalan ke lembaga keuangan, perbankan dan non bank

Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/ lembaga lainnya

Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha (informasi pelatihan manajemen, produksi dan pemasaran)