Dalam upaya menjamin  keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan bangsa serta kewaspadaan terhadap segala dampak negative yang timbul akibat keberadaan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Sumba Timur maka pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.

            Hal ini dilakukan sehubungan dengan  amanat Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisiasi Masyarakat Asing Di Daerah dan Permendagri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah disebutkan bahwa pemantauan orang asing,organisasi asing dan tenaga kerja asing merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

           Sehubungan dengan  itu maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Timur perlu melakukan pemantauan keberadaan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Sumba Timur agar suasana keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan bangsa terpelihara dengan baik serta tetap terjaganya  kewaspadaan dini pemerintah terhadap hal – hal yang sekiranya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tujuan :

1. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja yang berada wilayah Kab. Sumba Timur. 

   2. Untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman baik orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing maupun masyarakat Sumba Timur pada umumnya.

   3. Untuk memastikan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja  asing dalam berinteraksi dengan masyarakat Sumba Timur berjalan lancar, tertib dan aman serta tidak terjadi hal – hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja serta masyarakat Sumba Timur.