Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan survei tersebut bertujuan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kabupaten Lamongan berkewajiban melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala (semesteran) . Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan

pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik."