Untuk menjamin penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan pengawasan kearsipan secara sistematis dan berkesinambungan. Penilaian pengawasan kearsipan internal merupakan instrumen evaluatif yang bertujuan menilai tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pengelolaan arsip, sekaligus mendorong peningkatan tata kelola kearsipan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pengelolaan arsip yang tertib, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, melalui pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan internal yang objektif, terukur, dan berkesinambungan.