Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan peraturan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan untuk mendapatkan data retribusi pasar secara berkala