Penghitungan angka kriminalitas di tingkat kabupaten merupakan komponen penting dalam upaya penegakan hukum dan pembentukan kebijakan keamanan publik. Dokumen ini menyajikan landasan metodologis untuk standardisasi penghitungan statistik kriminal di tingkat kabupaten. Kriminalitas terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Angka kriminalitas adalah jumlah kriminalitas dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk ditahun yang bersangkutan dikali dengan 100.000. Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.
 

Angka kriminalitas merupakan IDI merupakan Indikator Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan penghitungan angka kriminalitas setiap tahunnya guna mendukung ketercapaian Indikator Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ponorogo

• Mengukur tingkat keamanan wilayah secara kuantitatif
• Mengidentifikasi tren dan pola kriminalitas.
• Mengevaluasi efektivitas program pencegahan kejahatan
• Mengalokasikan sumber daya kepolisian secara efisien
• Merumuskan kebijakan berbasis data