Penanganan gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan sosial bagi kelompok rentan yang tergolong dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk gelandangan dan pengemis. Penyelenggaraan layanan sosial seperti akses pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kedaruratan, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi gelandangan dan pengemis juga sejalan dengan kebijakan sektor kesejahteraan sosial serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), dan Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Batu menjadi penting untuk menyediakan statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial daerah sehingga penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Untuk menghimpun dan menyusun data deskriptif mengenai individu yang mendapatkan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, termasuk karakteristik penerima serta menggambarkan berbagai bentuk penanganan yang diberikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program penanganan sosial.