Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan dan mempercepat pelayanan perizinan berusaha. Peraturan tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dalam satu sistem yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Penggunaan teknologi dan pelayanan berbasis elektronik membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya pelayanan serta bagi pemerintah sendiri memberikan manfaat berupa efektivitas dan efisiensi yang membantu para tenaga kerja menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Pelayanan perizinan usaha berbasis elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.  Pemerintah daerah berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pemerintah daerah lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan terhadap pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ingin mendirikan kegiatan usaha dan berbagai jenis layanan perizinan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/ badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan atau kegiatan bukan usaha berdasarkan peraturan perundang undangan. Pelayanan perizinan berusaha menjadi perhatian bagi pemerintah karena terjadinya peningkatan terhadap realisasi investasi yang berarti adanya peningkatan minat masyarakat akan kegiatan berusaha yang dilakukan di daerah yang tentunya. perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di aplikasikan dalam sistem atau aplikasi pemerintah yang disebut dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), OSS RBA adalah sistem perizinan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya. Komipilasi Data Perizinan juga merupakan Fondasi untuk Pengembangan Kebijakan Baru yang Lebih Baik Dan Efisien, serta mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti.

Adapun Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
2. Melaksanakan terobosan pelayananncepat (jemput bola)
3. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai
4. Melaksanakan sosialisasi perizinan
5. Tersedianya basis data perizinan yang akurat dan up-to-date