Dalam era digital dan keterbukaan informasi publik, peran media massa—baik cetak maupun elektronik—semakin strategis sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di Kabupaten Gianyar, keberadaan stasiun radio dan surat kabar menjadi instrumen penting dalam mendiseminasikan informasi pembangunan, pelestarian budaya lokal, serta pelayanan publik.

Namun demikian, data yang sistematis, terkini, dan terstandar mengenai jumlah layanan media tersebut, termasuk penyebaran layanan surat kabar nasional/lokal serta keberadaan stasiun radio, masih terbatas dan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem statistik resmi. Hal ini menjadi tantangan dalam melakukan perencanaan, pembinaan, dan evaluasi program-program di bidang informasi dan komunikasi publik.

Melalui pendekatan Kompromin (Kompilasi Produk Administrasi), khususnya dalam bentuk pengumpulan data administratif dari instansi terkait, kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi metadata statistik yang relevan dalam mendukung pengembangan statistik sektoral dan memperkaya basis data pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan program di bidang informasi dan komunikasi publik, khususnya yang mencakup:

1. Jumlah Stasiun Radio di Kabupaten Gianyar, dan
2. Jumlah Layanan Surat Kabar Nasional/Lokal di seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar.

Ketersediaan data ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekosistem media informasi daerah serta menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan berbasis data.

Kegiatan pengumpulan data ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan jumlah kecamatan di Kabupaten Gianyar yang telah mendapatkan layanan surat kabar nasional dan/atau lokal secara rutin.
2. Mengidentifikasi jumlah dan sebaran stasiun radio yang beroperasi secara resmi di Kabupaten Gianyar.
3. Menyusun metadata statistik sektoral bidang komunikasi dan informasi, khususnya terkait sebaran layanan media cetak dan jumlah stasiun radio sebagai bagian dari pendataan tematik di tingkat daerah.
4. Mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dengan menghadirkan data sektoral yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dengan memastikan bahwa seluruh kecamatan memiliki akses yang merata terhadap sumber informasi cetak yang resmi dan terpercaya.