Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari aspek pembiayaan yang terjangkau dan berkeadilan bagi peserta didik dan orang tua/wali. Salah satu komponen pembiayaan yang kerap menimbulkan keluhan masyarakat pada setiap awal tahun ajaran baru, khususnya pasca pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMBM), adalah pengadaan pakaian seragam sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pakaian seragam sekolah dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, pakaian seragam khas sekolah, dan pakaian adat yang pengenaannya diatur oleh pemerintah daerah. Untuk seragam nasional dan pramuka (seragam wajib), pengadaannya secara tegas menjadi tanggung jawab orang tua/wali secara mandiri, dan satuan pendidikan beserta tenaga kependidikannya dilarang menjualnya, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Sementara untuk seragam khas sekolah (pakaian batik identitas sekolah, pakaian olahraga, dan pakaian adat) regulasi memberi ruang bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, sekolah, maupun masyarakat untuk membantu pengadaannya. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pengaturan teknis yang rinci mengenai batasan kewenangan tersebut seperti pengaturan berapa besaran harga yang wajar, bagaimana mekanisme penunjukan dan pengawasan penyedia/vendor, serta bagaimana pertanggungjawaban aliran keuangannya kepada publik.

Kekosongan pengaturan detail ini membuka celah praktik yang bervariasi antarsatuan pendidikan. Sebagai contoh, pada Pemerintah Kota Bekasi sempat mengizinkan koperasi sekolah berbadan hukum untuk menawarkan dan menjual seragam kepada orang tua siswa, dengan syarat tidak memaksa, menetapkan harga wajar dan transparan, serta memberikan keringanan bagi keluarga kurang mampu. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah sekolah dilaporkan memanfaatkan skema koperasi tersebut sebagai kedok untuk tetap berjualan seragam, dengan harga yang bervariasi antarsekolah dan ditentukan berdasarkan kesepakatan internal pengurus koperasi tanpa kajian akademis yang jelas mengenai kewajaran harga maupun mekanisme pengawasannya. Kasus ini menunjukkan bahwa sekadar mengizinkan skema “bantuan pengadaan” tanpa disertai batasan dan pengawasan yang terpadu berpotensi bergeser menjadi praktik komersialisasi yang membebani orang tua/wali peserta didik.

Kondisi serupa berpotensi terjadi di lingkungan satuan pendidikan negeri dan madrasah negeri se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan beberapa satuan pendidikan yang mengakui adanya penerimaan bentuk imbal jasa (kickback) dari penjahit atau vendor atas kerja sama pengadaan seragam khas (meliputi pakaian batik, pakaian olahraga, dan/atau pakaian adat) kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Praktik ini mengindikasikan adanya potensi gratifikasi dan konflik kepentingan dalam relasi antara pihak sekolah/madrasah dengan vendor penyedia, yang berpotensi dikategorikan sebagai maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang, sekaligus berdampak pada tidak wajarnya harga seragam yang harus ditanggung orang tua/wali peserta didik baru.

Berangkat dari persoalan tersebut, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu melaksanakan Survei Pendapat Satuan Pendidikan Negeri, Madrasah Negeri, dan Orang Tua Siswa Baru terhadap Pengaturan Penyediaan Seragam Khas Pasca SPMB/PMBM. Survei ini dilaksanakan terhadap seluruh satuan pendidikan negeri (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah negeri (MIN/MTsN/MAN) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta orang tua siswa baru pasca SPMB/PMBM, untuk memetakan mekanisme penyediaan seragam khas, besaran harga dan estimasi potensi perputaran uang di dalamnya, pihak yang berwenang menentukan penyedia, persepsi kewajaran harga, serta indikasi praktik yang berpotensi maladministrasi. Hasil survei ini akan menjadi dasar empiris bagi saran perbaikan Ombudsman terhadap penyelenggaraan SPMB/PMBM pada tahun ajaran berikutnya, khususnya terkait perlunya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai batasan, mekanisme pengawasan, dan pengelolaan keuangan yang terpadu atas penyediaan seragam khas.

Adapun tujuan dari survei ini adalah:

1. Mengetahui gambaran umum mekanisme penyediaan/pengadaan seragam khas oleh satuan pendidikan negeri dan madrasah negeri pasca SPMB/PMBM;

2. Mengetahui variasi harga dan estimasi potensi perputaran uang dari pengadaan seragam khas pada setiap satuan pendidikan;

3. Mengetahui pihak yang menentukan/menunjuk vendor atau penjahit penyedia seragam khas serta ada tidaknya mekanisme kompetisi/pembanding harga;

4. Mengidentifikasi indikasi/potensi praktik gratifikasi atau kickback dari vendor/penjahit kepada satuan pendidikan;

5. Mengetahui pendapat dan pengalaman orang tua siswa baru terkait ada tidaknya unsur kewajiban, kewajaran harga, dan kepuasan atas penyediaan seragam khas;

6. Menghimpun saran dan masukan dari satuan pendidikan dan orang tua dalam rangka perbaikan pengaturan penyediaan seragam khas pada penyelenggaraan SPMB/PMBM tahun berikutnya.