Latar belakang penyelenggaraan kegiatan statistik kompilasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—yang sebelumnya dikenal sebagai IMB (Izin Mendirikan Bangunan)—dapat dirangkum secara singkat dan jelas dalam dua poin utama berikut:

1. Transformasi Regulasi dan Basis Data Baru

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan bangunan berubah dari IMB menjadi PBG melalui sistem elektronik SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Perubahan ini memerlukan penataan ulang basis data agar pencatatan statistik konstruksi tetap konsisten, akurat, dan tidak terputus.

2. Dasar Perencanaan Tata Ruang dan Kebijakan Publik

Pemerintah membutuhkan data yang valid mengenai volume, jenis (hunian, usaha, sosial), dan lokasi bangunan yang akan didirikan. Hasil kompilasi statistik ini digunakan sebagai dasar:

• Evaluasi pemanfaatan ruang dan tata kota.
• Perencanaan penyediaan infrastruktur pendukung (air bersih, listrik, jalan).
• Perumusan kebijakan penyediaan hunian bagi masyarakat.

Kegiatan kompilasi ini diselenggarakan untuk menyediakan data statistik PBG yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai alat monitoring ekonomi serta instrumen perencanaan pembangunan fisik yang terukur, serta pemenuhan permintaan data terkait pelaporan penyelenggaraan PTSP, laporan kegiatan investasi serta laporan permintaan data dari instansi lain untuk menjadi bahan evaluasi terkait data legalitas Bangunan Gedung di Kabupaten Barru