Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Manajemen data pembangunan perumahan dan permukiman yang baik merupakan salah satu prasyarat penting  untuk  mewujudkan efektivitas serta efisiensi pemerintahan dan pembangunan  ditingkat lokal. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 1 Tahun  2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,  yang mengamanatkan kepada pemerintah  daerah untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman serta dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah diwajibkan memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib salah satunya pemenuhan pelayanan dasar bidang perumahan. Mengingat strategisnya peran basis data tersebut  serta untuk mendukung program kegiatan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilaksanakan  penyusunan dan pengelolaan basis data perumahan melalui Survey Pemukhtahiran Data Perumahan di Kota Banjarmasin Tahun 2026

Diadakannya Survey Pemukhtahiran Data Perumahan di Kota Banjarmasin Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan kualitas penyediaan informasi dan basis data perumahan sebagai upaya mendukung program kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Banjarmasin pada Tahun 2026