Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikrontuksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan Gender (gender equity) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara lakilaki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (gender equality) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuandan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil daripembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untukmenggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan data terpilah sebagaipembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek dayasaing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. Anak- anak merupakan tunas dan generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis serta ciri dan sifat yang nantinya akan menjamin kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang. Yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di usia tersebut anak sangat rentan dengan kekerasan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perlindungan dari Negara, dan diberi tempat bagi terpenuhinya hak- hak yang melekat di diri anak. Negara Indonesia berupaya keras dan menjamin bahwa anak akan menerima yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, tumbuh kembang secara sehat baik fisik maupun psikis. Bentuk jaminannya adalah dengan melakukan perlindungan terhadap hak anak yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan tujuan dari Perlindungan anak sebagaimana pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan daru kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Walaupun negara sudah menjamin perlindungan hak anak melalui undangundang, tetapi masih banyak anak yang menjadi korban pelecehan terhadap hak mereka dan korban dari pengaruh negatif era globalisasi. Terutama untuk daerah- daerah besar yang memiliki masalah lebih kompleks di era globalisasi. Sebagai wilayah yang luas, Kabupaten Bekasi mengalami kemajuan pesat dalam perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Dampak yang ditimbulkan pun menjadi bervariasi baik dampak positif maupun dampak negatif. Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek dayasaing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

1) Untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan, sektor publik, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi. 

2) Memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Bekasi yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat. 

3) Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bekasi. Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data sekunder untuk melihat pencapaian indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan di Kabupaten Bekasi.