Beranda / Rekomendasi Terbit / Kompilasi Data : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2026

Rancangan Kegiatan Statistik

Judul Kompilasi Data : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2026
Cara Pengumpulan Data Kompromin
Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal Terbit 10 Maret 2026
Judul Kegiatan :
Kompilasi Data : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun
Tahun:
2026
Cara Pengumpulan Data:
Kompromin
I. Penyelenggara
1.1. Instansi Penyelenggara:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:
Jl. Alun Alun Timur No.2, Caruban, Krajan, Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun
Telepon:
Faksmile:
Email:
bappedamadiunkab@gmail.com
II. Penanggung Jawab
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):
Nama:
Ir. Evy Diah Andriani, M.MA
Jabatan:
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Alamat:
Jalan Alun-Alun Timur No. 2 Caruban
Telepon:
0351451145
Faksmile:
Email:
bappeda@madiunkab.go.id
III. Perencanaan dan Persiapan
3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan prosedur perencanaan yang terintegrasi untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini menekankan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Selain melibatkan unsur pemerintah, proses perencanaan juga mendorong partisipasi masyarakat serta penggunaan data dan informasi yang akurat guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan nasional dan daerah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan serta meningkatkan keselarasan dan kesesuaian antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menginisiasi pelaksanaan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). IPPN berfungsi sebagai instrumen penilaian kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D), dengan penekanan utama pada tingkat keselarasan dokumen perencanaan agar selaras dengan tujuan dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun perlu memastikan perencanaan pembangunan daerah disusun selaras dengan tujuan pembangunan nasional guna menghindari terjadinya silo-silo sektoral perencanaan yang berpotensi menimbulkan pembangunan yang kontradiktif. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun perlu melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang diimplementasikan di daerah melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3.2. Tujuan Kegiatan:

  1. Merumuskan konsep pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;

  2. Mengukur skor Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;

  3. Menyusun rekomendasi sesuai dengan hasil Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
Kegiatan Tanggal Mulai Tanggal Selesai
A. Perencanaan/Persiapan
27 Februari 2026
31 Maret 2026
B. Pelaksanaan Lapangan
01 April 2026
20 April 2026
C. Pengolahan
21 April 2026
15 Mei 2026
D. Analisis
16 Mei 2026
25 Mei 2026
E. Penyajian
26 Mei 2026
31 Mei 2026
3.4. Variabel yang Dikumpulkan:
Nama Variabel
Definisi
Referensi Waktu
Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN Mengukur tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN Terdapat tabel yang menyandingkan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN Mengukur tingkat keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah Terdapat tabel yang menyandingkan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 8 RPJMN sesuai kewenangan daerah Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 8 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Target tingkat pengangguran terbuka pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN secara nilai, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tingkat Kemiskinan (%) Target tingkat kemiskinan pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN secara nilai, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Dokumen RPJMD selaras dengan Proyek Prioritas Strategis Mengakomodir dan mendukung seluruh proyek prioritas strategis nasional dalam dokumen RPJMD, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Komponen SPM di RPJMD diselaraskan dengan komponen SPM Nasional Mengakomodir seluruh indikator SPM sesuai perundang-undangan pada dokumen RPJMD, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM nasional Menyesuaikan target indikator SPM sesuai target nasional, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan PN RKP Indikator sasaran pembangunan daerah RKPD memiliki keterkaitan dengan sasaran PN RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RKPD dengan PN RKP Terdapat tabel yang menyandingkan antara Sasaran Pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan PN RKP Mengukur tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan Daerah Terdapat tabel yang menyandingkan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan Daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 1 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan secara substansi program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ekonomi dan pertumbuhan Berkualitas RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumentasi yang relevan 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 2 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan secara substansi program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 3 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%) 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 4 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 5 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 5 RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/ kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 6 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 6 RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/ kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 7 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 7 RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/ kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 8 RKP sesuai dengan kewenangan daerah Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 8 RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan 1 tahun
Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/ kegiatan prioritas RKP dengan program daerah Terdapat informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah 1 tahun
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) di RKPD selaras dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) di RKP 1 tahun
Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Kemiskinan (%) di RKPD selaras dengan Tingkat Kemiskinan (%) di RKP 1 tahun
Tersedianya dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/ Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam Dokumen RKPD Mengukur proporsi dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/ Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam Dokumen RKPD 1 tahun
Keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi Mengukur keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi 1 tahun
Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan Mengukur Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan 1 tahun
Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis Mengukur keterkaitan penyusunan prioritas pembangunan dengan isu strategis 1 tahun
Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah Pemerintah daerah memiliki indikator sasaran untuk isu strategi/prioritas pembangunan daerah 1 tahun
Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah Mengukur Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah 1 tahun
Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas Mengukur proporsi Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas 1 tahun
Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas Mengukur Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas 1 tahun
Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan Mengukur Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan 1 tahun
Keterkaitan output dengan outcome program unggulan Mengukur Keterkaitan output dengan outcome inovasi 1 tahun
Tersedianya penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas Terdapat penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas 1 tahun
Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggung jawab Mengukur/mengetahui Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggungjawab 1 tahun
IV. Desain Kegiatan
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:
Berulang
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:
Tahunan
4.3. Tipe Pengumpulan Data:
Cross Sectional
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Sebagian Wilayah Indonesia
4.5. Wilayah Kegiatan:
Nama Provinsi
Kabupaten/Kota
4.6. Metode Pengumpulan Data:
  • Pengumpulan Data Sekunder
4.7. Sarana Pengumpulan Data:
  • Mail
VI. Pengumpulan Data
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Study)?
Tidak
6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:
  • Supervisi
VII. Pengolahan Dan Analisis
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
: Ya
Penyandian (Coding)
: Ya
Data Entry
: Ya
Penyahihan (Validasi)
: Ya
7.2. Metode Analisis:
Analisis Deskriptif
7.3. Unit Analisis:
  • Lainnya : Perangkat Daerah
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
  • Kabupaten Atau Kota
VIII. Diseminasi Hasil
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (Hardcopy)
: Ya
Digital (Softcopy)
: Ya
Data Mikro
: Tidak