Salah Satu Tujuan Pembentukan Pemerintahan Negara Adalah Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. Amanat Tersebut, Antara Lain, Telah Dijabarkan Dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Dan Merupakan Amanat Konstitusi Yang Melandasi Pembentukan Seluruh Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perekonomian. Konstitusi Mengamanatkan Agar Pembangunan Ekonomi Nasional Harus Berdasarkan Prinsip Demokrasi Yang Mampu Menciptakan Terwujudnya Kedaulatan Ekonomi Indonesia. Untuk Memberikan Pelayanan Yang Transparan, Perlakuan Yang Sama, Mudah, Efisien, Cepat, Berkeadilan, Akuntabilitas, Dan Kepastian Hukum, Diperlukan Pelayanan Di Bidang Penanaman Modal, Baik Pelayanan Perizinan Maupun Non-perizinan Yang Dilaksanakan Secara Terpadu Satu Pintu, Yang Dalam Tingkat Provinsi Disebut Dengan Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pasal 33 Mengatur Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Tersebut Disebutkan Bahwa Bupati/Walikota Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Kemudian Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Kepada Menteri. Laporan Tersebut Disampaikan Secara Berkala Setiap 3 Bulan (Triwulan) Dan Paling Sedikit Memuat Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan, Rencana Dan Realisasi Investasi, Serta Kendala Dan Solusi. Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, Penanaman Modal Adalah Segala Bentuk Kegiatan Menanam Modal, Baik Oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Maupun Penanam Modal Asing (PMA), Untuk Melakukan Usaha Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara, Laporan Kegiatan Penanaman Modal Yang Selanjutnya Disingkat LKPM Adalah Laporan Mengenai Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dan Permasalahan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Yang Wajib Dibuat Dan Disampaikan Secara Berkala. Dari LKPM Tersebut, Akan Didapat Nilai Realisasi Investasi Yang Berupa Banyaknya Investasi Yang Masuk Dan Tercatat Pada Lkpm, Baik Yang Berasal Dari Perusahaan PMA Maupun PMDN. Sebagai Dinas Yang Memiliki Tugas Dan Fungsi Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Diberikan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Oleh Gubernur Jawa Barat, Termasuk Di Dalamnya Terkait Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal Ini, Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pasal 33. Selain Itu, Dinas Pmptsp Provinsi Jawa Barat Harus Dapat Memberikan Informasi Terkait Realisasi Dan Potensi Investasi Di Jawa Barat Sebagai Bahan Dalam Mengambil Kebijakan Pengembangan Investasi Di Jawa Barat.

1. Meningkatkan kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; 

2. Memberikan stimulus terhadap perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat karena memberikan informasi mengenai realisasi investasi dan potensi investasi berdasarkan sumber investasi baik PMA maupun PMDN, Sektor usaha yang berpotensi untuk ditingkatkan serta seberapa besar jumlah investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang berimplikasi terhadap peningkatan PDRB di Provinsi Jawa Barat.