Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan data sesuai prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Data sektoral merupakan data yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. Inspektorat Kota Madiun sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menghasilkan data sektoral di bidang pengawasan, antara lain data hasil audit, reviu, evaluasi, monitoring, tindak lanjut rekomendasi, serta pengaduan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dan pengelolaan data sektoral di lingkungan Inspektorat Kota Madiun secara sistematis dan terstandar guna mendukung pengawasan berbasis risiko, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penyediaan data yang valid dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data sektoral bidang pengawasan.
2. Menyusun standar data dan metadata sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis data.
4. Mendukung keterpaduan data dengan perangkat daerah lain dan instansi terkait.