Indonesia memiliki modal dasar yang luar biasa untuk melakukan transformasi paradigma pembangunan dari yang berbasis daratan (land-based economy) menuju ekonomi yang mengoptimalkan potensi kelautan (ocean-based economy). Dalam konteks global, konsep Ekonomi Biru telah mengalami evolusi signifikan dari sekadar eksploitasi sumber daya laut menjadi sebuah kerangka pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Paradigma ini, yang pertama kali dipopulerkan dalam Rio+20 Conference on Sustainable Development, menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menjaga integritas ekosistem dan memastikan distribusi manfaat yang berkeadilan.

Penetapan Ekonomi Biru sebagai salah satu pilar utama pada satu dari lima sasaran Visi Indonesia Emas 2045, yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap peran krusial sektor kelautan sebagaimana tercantum dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045. Peran Ekonomi Biru sebagai agenda prioritas nasional ditegaskan melalui arah kebijakan yang komprehensif dan penempatannya sebagai pilar utama dalam pembangunan wilayah strategis, seperti menjadikan Wilayah Maluku sebagai "Hub Ekonomi Biru Timur Indonesia"

IBEI dirancang dengan pendekatan multidimensional yang menangkap kompleksitas ekonomi biru dalam tiga pilar fundamental: Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Pendekatan holistik ini sejalan dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14 (Life Below Water), namun dengan kontekstualisasi yang spesifik terhadap karakteristik dan prioritas pembangunan Indonesia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang luar biasa. Namun, untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif, diperlukan sebuah alat ukur yang komprehensif. Indonesia Blue Economy Index (IBEI) dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini, berfungsi sebagai barometer holistik untuk mengukur kemajuan ekonomi biru di tingkat provinsi. Indeks ini tidak hanya menilai kinerja ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Bagian ini akan menguraikan definisi, kerangka konseptual, dan metodologi perhitungan yang mendasari IBEI, menunjukkan bagaimana indeks ini menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan sumber daya laut nasional.