Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena posisi geografisnya berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia serta kondisi topografi yang beragam. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api, maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 4.727 kejadian bencana di Indonesia. Mayoritas kejadian didominasi oleh bencana hidrometeorologi (99,26%), sementara bencana geologi hanya mencakup sekitar 0,74%. Komposisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim, degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, serta tekanan pembangunan wilayah semakin meningkatkan potensi ancaman bencana di berbagai daerah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa bencana bukan lagi peristiwa yang bersifat insidental, melainkan risiko pembangunan yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dampak bencana yang terjadi juga sangat signifikan. Sepanjang periode 1 Januari–31 Desember 2025 tercatat 1.666 korban meninggal dunia, 214 orang hilang, dan 6.799 orang luka-luka, serta lebih dari 12,1 juta jiwa terdampak dan mengungsi. Selain korban manusia, kerusakan fisik juga sangat besar, dengan 281.199 unit rumah rusak, lebih dari 3.600 fasilitas umum terdampak, serta kerusakan infrastruktur strategis seperti 1.080 jembatan dan 263 kantor pemerintahan. Skala kerusakan tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan pelayanan publik, stabilitas ekonomi lokal, serta aktivitas sosial masyarakat.

Pada periode 1 Januari–9 Februari 2026, aktivitas bencana masih terjadi secara intensif di berbagai wilayah. Dalam kurun waktu tersebut tercatat 312 kejadian bencana di Indonesia dengan jenis bencana yang paling dominan adalah banjir (166 kejadian), diikuti cuaca ekstrem (77 kejadian), tanah longsor (30 kejadian), serta kebakaran hutan dan lahan (29 kejadian). Sementara itu, kejadian lain seperti gelombang pasang dan abrasi (3 kejadian), gempa bumi (4 kejadian), kekeringan (3 kejadian), serta erupsi gunung api (1 kejadian) tercatat dalam jumlah yang lebih kecil. Kondisi ini kembali menegaskan dominasi bencana hidrometeorologi sebagai ancaman utama yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Dalam situasi darurat seperti ini, kecepatan respons, kualitas koordinasi lintas sektor, serta efektivitas pelayanan tanggap bencana menjadi faktor kunci dalam melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang adaptif, berbasis data, serta didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, peran data dan kegiatan statistik menjadi sangat penting dalam mendukung proses perumusan kebijakan, evaluasi program, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana. Kegiatan statistik, termasuk survei pelayanan tanggap bencana, dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta tingkat kepuasan dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki visi untuk mendorong terwujudnya kebijakan yang berkualitas di instansi pemerintah serta mewujudkan kebijakan publik dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas. Visi tersebut menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy) serta pengembangan kapasitas aparatur yang mampu merespons berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam menghadapi situasi krisis dan kebencanaan.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengembangan kapasitas aparatur negara, kajian kebijakan publik, serta inovasi administrasi pemerintahan, LAN memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik dan tata kelola pelayanan pemerintah. Dalam kerangka tersebut, kegiatan statistik seperti survei pelayanan tanggap bencana menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan, evaluasi implementasi pelayanan publik, serta pengembangan model peningkatan kapasitas ASN di bidang penanggulangan bencana.

Melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematis, kegiatan survei dapat menghasilkan informasi yang akurat mengenai kualitas pelayanan tanggap bencana, hambatan implementasi kebijakan di lapangan, serta peluang perbaikan dalam tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Hasil kegiatan statistik ini selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan layanan kebencanaan yang responsif dan adaptif.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan survei ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengumpulan data, tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi dalam mendukung pencapaian visi LAN dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas serta penguatan kapasitas ASN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan tanggap bencana di berbagai daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pusjar SKPP memandang perlu untuk melaksanakan Survei Pelayanan Tanggap Bencana di daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan kebencanaan yang ada saat ini, sekaligus menghasilkan data empiris yang mendukung perumusan kebijakan dan penguatan tata kelola pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana. Dengan tersedianya data hasil survei yang kredibel dan sistematis, diharapkan upaya peningkatan kualitas pelayanan tanggap bencana yang diberikan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan

• Memperoleh gambaran komprehensif mengenai kualitas pelayanan tanggap bencana di berbagai kategori wilayah risiko (tinggi, sedang, dan rendah), mencakup aspek kesiapsiagaan masyarakat, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan sarana dan sistem pendukung kebencanaan
• Mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, tantangan implementasi di lapangan, serta kebutuhan penguatan kebijakan dan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kebencanaan yang cepat, responsif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis mitigasi risiko bencana.
• Mengukur tingkat adopsi kebijakan kebencanaan berbasis inklusif di daerah
• Mengetahui distribusi prioritas pelayanan penanganan bencana di daerah
• Mengetahui distribusi kesiapan infrastruktur dan sistem keselamatan kebencanaan
• Mengetahui tingkatan kesempatan pegawai dalam memperoleh pengembangan kapasitas teknis kebencanaan
• Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana
• Mengetahui tingkat efektivitas media edukasi kebencanaan
• Mengetahui tingkat kesediaan masyarakat dalam berpartisipasi pada penanggulangan bencana
• Mengetahui distribusi kepemilikan alat dan akses keselamatan kebencanaan