Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama - sama DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan.

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ini dimaksudkan supaya adanya dasar penggunaan keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi dan akuntabel serta bisa dipertanggung jawabkan.

Adapun tujuan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD guna terjadinya tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta teranggarkannya Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara tepat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.