Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. 

Sebagai tolok ukur kepuasan masyarakat maka perlu dilakukan survei  terhadap  pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai acuan untuk melakukan survei pelayanan publik tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada pasal 2 peraturan ini juga disebutkan bahwa “Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minilai 1 (satu) kali setahun.”

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta melaksanakan fungsinya sebagai Quality Assurance (QA) dan Consulting Service, Inspektorat Kabupaten Lamongan sangat membutuhkan informasi tentang pelayanan yang diberikan kepada perangkat daerah dan masyarakat/pengguna jasa layanan. Untuk mendukung peningkatan kinerja tersebut perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas pelayanan kepada pengguna layanan Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Kegiatan SKM bertujuan untuk mendapatkan feed back/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat/pengguna jasa layanan guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.