Pelayanan publik yang berkualitas, bersih, dan bebas dari praktik korupsi merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat integritas birokrasi, diperlukan mekanisme evaluasi yang komprehensif, sistematis, dan partisipatif. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi, dan Survei Penilaian Kepuasan Pelayanan, yang ketiganya menjadi alat penting dalam mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Aspek-aspek seperti kecepatan layanan, kemudahan prosedur, kompetensi petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana menjadi indikator utama yang dinilai dalam SKM. Pelaksanaan SKM tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur, berbasis pada data dan suara masyarakat.

Di sisi lain, Survei Persepsi Anti Korupsi berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap potensi dan indikasi perilaku korupsi dalam layanan publik. Melalui survei ini, dapat tergambarkan opini publik terkait keberadaan praktik-praktik seperti suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang. Hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi memberikan masukan strategis dalam penguatan sistem pengawasan internal, serta mendukung pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dengan melibatkan masyarakat sebagai responden, Survei Persepsi Anti Korupsi juga menjadi alat edukatif yang mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya budaya antikorupsi.

Sementara itu, Survei Penilaian Kepuasan Pelayanan menjadi upaya lanjutan dalam rangka menilai secara lebih spesifik kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek penting dalam interaksi langsung antara petugas dan pengguna layanan. Penilaian ini membantu instansi untuk secara rutin meninjau dan memperbaiki kualitas layanan demi menciptakan pengalaman pelayanan yang memuaskan dan membangun kepercayaan publik.

Ketiga instrumen survei ini memiliki keterkaitan erat dan saling melengkapi dalam rangka penguatan kinerja pelayanan publik. Ketiganya menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan, pembenahan prosedur layanan, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada masyarakat. Melalui pelaksanaan ketiga survei tersebut secara berkala, instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat transparansi, serta menciptakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasilnya tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang berintegritas dan berdaya saing. Dengan demikian, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan bermaksud menyelenggarakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi, dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan guna membangun pelayanan publik yang prima, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepuasan serta kebutuhan masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya dilaksanakannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Anti Korupsi, dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2026;

2. Mengetahui Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik pada RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2026;

3. Menganalisis tingkat kepuasan (penilaian) masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2026; dan

4. Mengidentifikasi indikator pelayanan apa saja yang masih perlu ditingkatkan pada pelayanan RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.