Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial, telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. AI mampu membantu proses analisis data, penyusunan dokumen, pelayanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, hingga otomatisasi pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pemanfaatan AI menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong percepatan transformasi digital melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengembangan Pemerintah Digital. Berbagai kebijakan menempatkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, produktivitas aparatur sipil negara (ASN), serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, berbagai kementerian dan lembaga telah mulai mengembangkan pemanfaatan AI dalam proses evaluasi kinerja, pengelolaan data, maupun peningkatan kompetensi ASN.

Pelaksanaan Survei Pemanfaatan ArtificiaI Intelligence Aparatur Sipil Negera (IPAI-ASN) berpedoman pada berbagai regulasi yang mendukung transformasi digital pemerintahan dan pengelolaan data statistik. Landasan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan pengembangan kompetensi ASN agar adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengatur penyelenggaraan data pemerintah secara terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelaksanaan survei juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan statistik, serta kebijakan pemerintah mengenai percepatan transformasi digital dan tata kelola Artificial Intelligence (AI) yang bertanggung jawab di lingkungan instansi pemerintah. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, Survei Pemanfaatan ArtificiaI Intelligence Aparatur Sipil Negera (IPAI-ASN) diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, objektif, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi digital ASN serta optimalisasi pemanfaatan AI di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. 

1. Mengukur Tingkat Pemanfaatan AI-ASN berdasarkan Indikator yang diperoleh dari Instrumen Penelitian.

2. Mengidentifikasi Karakteristik Pemanfaatan AI dari ASN menggunakan Metode K-Means.

3. Mengidentifikasi Profile ASN dalam menggunakan AI menggunakan uji Chi-Square dan uji beda rata-rata