Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan arsip dinamis perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh Perangkat Daerah menyelenggarakan pengelolaan arsip sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Arsip dinamis menjadi alat bukti yang sah dalam setiap proses administrasi pemerintahan, serta berperan dalam mendukung pengambilan keputusan, pertanggungjawaban publik, dan pelestarian memori organisasi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan arsip dinamis menjadi sangat penting dilakukan secara berkala untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan kaidah, prinsip, dan standar yang ditetapkan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola arsip serta mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang tertib administrasi dan berbasis akuntabilitas publik

Tujuan dari kegiatan adalah untuk menjamin terlaksananya pengelolaan arsip yang tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui tahapan kegiatan yang sistematis.