Menurut Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2021, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki kedudukan di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Biro Hukum berperan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan Biro Hukum bertanggung jawab dalam persiapan perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembentukan produk hukum Provinsi, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota. 

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Biro Hukum bertugas dalam perumusan pembentukan produk hukum Provinsi. Produk-produk hukum yang berada di lingkup Biro Hukum terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota, Biro Hukum melaksanakan fasilitasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, Biro Hukum juga bertugas melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi dan penyelarasan terhadap produk hukum Provinsi.

Berbagai kebijakan dan instrumen pembangunan daerah yang dilaksanakan sudah semestinya tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan produk-produk hukum Biro Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum demi kelancaran proses operasional program kerja.

Kompilasi data administrasi ini bertujuan untuk menunjukan produk-produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum di Jawa Timur.