Pelayanan Publik Merupakan Sarana Pemenuhan Kebutuhan Mendasar Masyarakat Untuk Mencerdaskan Dan Kesejahteraan Masyarakat, Sehingga Perlu Memperhatikan Nilai-nilai, Sistem Kepercayaan, Religi, Kearifan Lokal Serta Keterlibatan Masyarakat. Perhatian Terhadap Beberapa Aspek Ini Memberikan Jaminan Bahwa Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Merupakan Ekspresi Kebutuhan Sosial Masyarakat. Dalam Konteks Itu, Ada Jaminan Bahwa Pelayanan Publik Yang Diberikan Akan Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Selain Itu, Masyarakat Akan Merasa Memiliki Pelayanan Publik Tersebut Sehingga Pelaksanaannya Diterima Dan Didukung Penuh Oleh Masyarakat. Pelayanan Publik Sudah Seharusnya Memperhatikan Kualitas Pelayanan, Karena Pelayanan Yang Baik Adalah Awal Bagi Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah, Yang Selanjutnya Akan Dapat Menjadi Penentu Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Konteks Pengukuran Ini Mengenai Kualitas Pelayanan Merupakan Perbandingan Antara Pelayanan Yang Diharapkan Dengan Pelayanan Yang Diterima. Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintah Saat Ini Dirasakan Belum Memenuhi Harapan Masyarakat. Hal Ini Dapat Diketahui Dari Berbagai Keluhan Masyarakat Yang Disampaikan Melalui Media Massa Dan Jejaring Sosial. Tentunya Keluhan Tersebut, Jika Tidak Ditangani Memberikan Dampak Buruk Terhadap Pemerintah. Lebih Jauh Lagi Adalah Dapat Menimbulkan Ketidakpercayaan Dari Masyarakat. Salah Satu Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Perbaikan Pelayanan Publik Adalah Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Kepada Pengguna Layanan Dengan Mengukur Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan. Mengingat Fungsi Utama Pemerintah Adalah Melayani Masyarakat, Maka Perlu Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Sebagai Tolak Ukur Untuk Menilai Tingkat Kualitas Pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Adalah Data Dan Informasi Tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Yang Diperoleh Data Hasil Pengukuran Secara Kuantitatif Dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakatdalam Memperoleh Pelayanan Dari Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan Membandingkan Antara Harapan Dan Kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Dapat Menjadi Bahan Penilaian Terhadap Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Perbaikan Dan Menjadi Pendorong Setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanannya. Mengingat Jenis Pelayanan Sangat Beragam Dengan Sifat Dan Karakteristik Yang Berbeda, Maka Untuk Memudahkan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Unit Pelayanan Memerlukan Pedoman Umum Yang Digunakan Sebagai Acuan Untuk Mengetahui Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Instansi Masing-masing. Dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Pemerintah Telah Mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik. Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Semestinya Menggunakan Kepuasan Masyarakat Sebagai Indikator Keberhasilannya. Untuk Menindaklanjuti Usaha Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Publik Tersebut Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Periode Juli 2026 s.d September 2026 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang, Yang Pelaksanaannya Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Terkoordinasi Dengan Mengedepankan Hasil Dari Kepuasan Responden Serta Melalui Pengisian Kuesioner Yang Diberikan Secara Online. Mengacu Pada Hal Tersebut, Maka Dalam Rangka Usaha Meningkatkan Mutu Pelayanan, Diperlukan Adanya Perubahan-perubahan Terutama Restrukturisasi Strategi Pelayanan. Strategi Ini Diharapkan Dapat Mendongkrak Peningkatan Kinerja Pelayanan Yang Akhirnya Akan Menghasilkan Outcome Yang Memuaskan Yang Dapat Dilihat Dari Hasil Survei, Untuk Itu Perlu Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 Ini Merupakan Survei Terhadap Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Sebagai Pengguna Layanan Dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Serta Untuk Mendapatkan Umpan Balik (feedback) Secara Berkala Atas Pencapaian Kinerja Atau Kualitas Pelayanan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang Kepada Masyarakat Khususnya Pelayanan Publik Bidang Informasi Sebagai Bahan Untuk Menetapkan Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Selanjutnya Secara Kesinambungan.