Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyediakan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan mekanisme evaluasi yang sistematis dan terukur terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu instrumen evaluasi yang telah ditetapkan secara nasional adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan SKM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai persepsi dan harapan masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hasil SKM juga menjadi salah satu indikator kinerja Perangkat Daerah yang mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan visi "Jawa Barat Juara Lahir Batin" melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara periodik.
4. Memberikan bahan masukan dan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
5. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.