Esensi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menempatkan perpustakaan sebagai pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fungsi pendidikan, informasi, penelitian, pelestarian, dan rekreasi. Namun, potret literasi nasional masih dihadapkan pada tantangan besar, khususnya terkait kesenjangan akses sumber daya literasi di daerah terpencil serta minimnya kepedulian publik. Menjawab persoalan tersebut, kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah menjadi kunci utama dalam memenuhi hak literasi warga negara.

Salah satu parameter yang digunakan Perpustakaan Nasional RI untuk mengukur kemajuan ini adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Upaya memperkokoh perpustakaan sebagai pusat pengetahuan terbuka terus digalakkan sejalan dengan peran pemerintah daerah yang menempatkan perpustakaan sebagai urusan wajib dalam kerangka otonomi. Guna memastikan tren positif kenaikan IPLM dapat dipertahankan dan target ke depan dapat dirancang secara optimal, ketersediaan data yang akurat mutlak diperlukan. Oleh karena itu, langkah konkret pengumpulan data tata kelola perpustakaan di daerah diwujudkan melalui agenda Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Barru

1. Untuk mengetahui jumlah pengunjung perpustakaan daerah
2. Untuk mengetahui jumlah tenaga perpustakaan daerah
3. Untuk mengetahui jumlah tenaga pengelola perpustakaan daerah
4. Untuk mengetahui jenis dan jumlah literatur yang dikelola perpustakaan daerah