Pemerintahan desa di Kota Batu wajib melaksanakan tata kelola yang transparan dan akuntabel berdasarkan indikator SDGs Desa, mulai dari tahap perencanaan pembangunan hingga pengelolaan keuangan. DP3AP2KB Kota Batu berfungsi memberikan sosialisasi dan asistensi agar kebijakan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, proses pembinaan terkendala karena dokumen strategis masih tersimpan secara terpisah dan mayoritas berbentuk arsip fisik. Kondisi ini menyebabkan data administratif sulit diolah secara statistik dan tidak dapat dipantau secara langsung (real-time). Akibatnya, Pemerintah Kota mengalami keterlambatan dalam mendeteksi kendala administratif serta keterlambatan penyusunan rencana di tingkat desa.

Selain kendala teknis, efektivitas pembangunan desa bergantung pada kejelasan kewenangan dan validitas identitas wilayah. Tanpa adanya kesesuaian antara aturan di tingkat kota dengan Peraturan Desa (Perdes) Kewenangan, penyusunan program dalam dokumen RPJMDesa dan APBDesa rentan mengalami ketidakpastian batas pembiayaan. Hal ini berisiko menimbulkan tumpang tindih pembiayaan dan ketidakpatuhan dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, integrasi seluruh dokumen administratif ke dalam satu sistem basis data yang seragam sangat diperlukan. Melalui standardisasi dan validasi data ini, akan tercipta ketertiban administrasi guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1. Mewujudkan Integrasi dan Standarisasi Data

    Membangun satu basis data administrasi desa yang seragam untuk mengeliminasi fragmentasi data, sehingga dokumen fisik dapat terdokumentasi secara digital dan sistematis.

2. Meningkatkan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi

   Memudahkan DP3AP2KB dalam memantau kepatuhan desa terhadap regulasi secara real-time, serta mempermudah pengolahan data statistik untuk menilai perbandingan kinerja antar-desa.

3. Memperkuat Legalitas Tata Kelola Desa

   Memfasilitasi percepatan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan yang selaras dengan Peraturan Wali Kota sebagai landasan hukum penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

4. Menjamin Validitas Administrasi Wilayah

   Melakukan sinkronisasi penamaan dan pengkodean desa guna menghindari diskrepansi data antara kondisi faktual di lapangan dengan integrasi data di tingkat nasional.

5. Optimalisasi Pengambilan Keputusan

   Menyediakan sumber data yang valid dan akurat bagi Pemerintah Kota dalam memberikan bantuan, pembinaan, serta pengambilan kebijakan strategis bagi desa-desa di Kota Batu.