Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur teknis perjanjian, pelaporan, dan reviu kinerja. Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas,
penggunaan anggaran, serta hasil pengukuran dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Pasal 18 Perpres 29/2014, perangkat daerah wajib menyusun laporan kinerja terkait capaian kerja berdasarkan anggaran yang dialokasikan. Oleh karena itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 untuk menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai perjanjian kinerja, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja.

1. Terlaksananya akuntabilitas dari pelaksanaan tugas;
2. Sebagai alat penilaian kinerja;
3. Wujud transparansi;
4. Pertanggungjawaban kepada masyarakat;
5. Sebagai alat kendali;
6. Sebagai alat pemacu peningkatan kinerja.