Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kompilasi data laporan keuangan daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun. Hal ini merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. dan dilandasi Pergub Nomor 3 Tahun 2022.

Data input yang digunakan adalah SPJ3 dari setiap Perangkat Daerah yang diverifikasi dan diolah menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kemudian LRA diolah menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 

Menyajikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Para Pengguna Laporan Dalam Menilai Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Bermanfaat Dalam Membuat Keputusan Baik Keputusan Ekonomi, Sosial, Maupun Politik Dengan: A. Menyediakan Informasi Mengenai Apakah Penerimaan Periode Berjalan Cukup Untuk Membiayai Seluruh Pengeluaran; B. Menyediakan Informasi Mengenai Apakah Cara Memperoleh Sumber Daya Ekonomi Dan Alokasinya Telah Sesuai Dengan Anggaran Yang Ditetapkan Dan Peraturan Perundang-undangan; C. Menyediakan Informasi Mengenai Jumlah Sumber Daya Ekonomi Yang Digunakan Dalam Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Serta Hasil-hasil Yang Telah Dicapai; D. Menyediakan Informasi Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Mendanai Seluruh Kegiatannya Dan Mencukupi Kebutuhan Kasnya; E. Menyediakan Informasi Mengenai Posisi Keuangan Dan Kondisi Pemerintah Daerah Provinsi Berkaitan Dengan Sumber-sumber Penerimaannya, Baik Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang, Termasuk Yang Berasal Dari Pungutan Pajak, Retribusi, Dan Pembiayaan; Dan F. Menyediakan Informasi Mengenai Perubahan Posisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Apakah Mengalami Kenaikan Atau Penurunan, Sebagai Akibat Kegiatan Yang Dilakukan Selama Periode Pelaporan.