Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, seperti yang tercantum pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme survei berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.
 

Mengingat jenis layanan urusan pendidikan tingkat SMA yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi masing-masing, dan khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepri survei dilakukan untuk semua jenis layanan urusan pendidikan tingkat SMA yang hasilnya digabungkan menjadi satu laporan survei Kepuasan Masyarakat urusan layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Namun peningkatan ini belum terlalu signifikan, karena upaya peningkatan pelayanan terutama dari segi kelengkapan fasilitas pendukung masih kurang. Hal ini tidak lain disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan publik tersebut.
 

Dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan adanya perubahan-perubahan, terutama restrukturisasi strategi pelayanan. Strategi ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja pegawai yang akhirnya akan menghasilkan outcome yang memuaskan yang dapat dilihat dari hasil survei, untuk itu perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
2
 

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Survei Kepuasan Masyarakat ini merupakan survei lanjutan, dimana survei dilakukan terhadap pelayanan publik untuk Pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan pulau Dompak.

Tujuan dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selajutnya secara berkesinambungan. 

Selain itu SKM ini menghasilkan beberapa indikator yaitu: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Persentase penerima layanan berdasarkan karakteristik, 3. Mendorong Partisipasi masyarakat dalam menilai kualitas dan kinerja pelayanan publik, 4. Mengetahui kekurangan atau kelemahan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, 5. Menjadi bahan acuan untuk perbaikan, penataan sistem, dan inovasi pelayanan agar lebih baik, cepat, dan transparan.