Pemenuhan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa lanjut usia terlantar termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak memperoleh perlindungan, pelayanan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Penyelenggaraan layanan sosial bagi lanjut usia terlantar juga sejalan dengan kebijakan teknis dalam berbagai regulasi sektoral di bidang kesejahteraan sosial serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Penanganan Lanjut Usia Terlantar yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Batu menjadi penting untuk menyediakan statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kota Batu, sehingga program penanganan lanjut usia terlantar dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Untuk menghimpun dan menyusun data deskriptif mengenai lanjut usia terlantar yang mendapatkan penanganan dari Pemerintah Daerah Kota Batu, termasuk karakteristik serta menggambarkan berbagai bentuk penanganan yang diberikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program penanganan lanjut usia terlantar.