Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Salah satu instrumen evaluasi tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta memperoleh masukan sebagai dasar penyempurnaan pelayanan publik. Pelaksanaan SKM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pelayanan perpajakan dan pelayanan administrasi pendapatan daerah, perlu memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dari aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kepuasan masyarakat secara objektif dan terukur melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan survei ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas data sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia, dimana hasil survei diharapkan menjadi data statistik sektoral yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Hasil survei akan memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih memerlukan perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat perlu direkomendasikan melalui aplikasi Romantik Badan Pusat Statistik sebagai bentuk koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan statistik dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik yang baik, mulai dari perencanaan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga diseminasi hasil. Dengan demikian, data yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, dapat dibandingkan antarperiode, serta mampu mendukung evaluasi kinerja pelayanan publik dan pengambilan kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy) di Kabupaten Barito Utara.

Tujuan

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Mengetahui tingkat kinerja pelayanan berdasarkan unsur-unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Mengidentifikasi aspek pelayanan yang telah memenuhi harapan masyarakat maupun aspek yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.
4. Menyediakan data statistik sektoral yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik.
5. Menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan inovasi pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pengambilan keputusan yang berbasis data (evidence-based policy).