Latar belakang kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Indonesia umumnya berakar pada kebutuhan untuk mengatasi permasalahan hunian yang kompleks, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah. Secara historis, kebijakan PKP di Indonesia telah berkembang dari era perbaikan kampung (Kampung Verbetering) hingga pembentukan Badan Kebijaksanaan PKP untuk mengkoordinasikan perencanaan secara komprehensif

Tujuan utama kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah menjamin pemenuhan hak warga negara atas hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi kawasan kumuh (mendukung target 0% kumuh), serta mewujudkan tata kelola perumahan yang terpadu antara pusat dan daerah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui perumusan program, pembinaan teknis, serta evaluasi, khususnya dalam menanggulangi permukiman kumuh dan memastikan hunian yang berkelanjutan.