Umat Buddha di Indonesia merupakan bagian penting dari bangsa yang berperan aktif dalam menjaga kerukunan, membangun moralitas, serta mendukung pembangunan nasional. Dalam kehidupan beragama, umat Buddha menjalankan praktik keagamaan melalui Rumah Ibadah Agama Buddha (RIAB), Organisasi Keagamaan Buddha (OKB), serta bimbingan Penyuluh Agama Buddha. Kehadiran ketiga aspek tersebut menjadi pilar utama dalam memperkuat keyakinan, mengorganisir kehidupan umat, sekaligus memastikan penyebaran ajaran Dhamma dapat berjalan dengan baik di seluruh pelosok negeri.

Rumah Ibadah Agama Buddha adalah bangunan atau bagian bangunan terbuka untuk umum yang digunakan sebagai tempat puja bakti, meditasi, kelas Dhamma, kuti (tempat tinggal bhikkhu/bhikkhuni), serta pembacaan parita/sutra/mantra. Bentuknya beragam, antara lain vihara, arama, cetiya, klenteng, kuil Buddha, tempat ibadah Tridharma (TITD), aula pertemuan, panti samadhi, maupun rumah pemujaan leluhur. Rumah ibadah ini berfungsi sebagai sarana utama umat dalam mempraktikkan Dhamma, melaksanakan kegiatan sosial-keagamaan, sekaligus wujud penghormatan kepada Sang Buddha.

Organisasi Keagamaan Buddha (OKB) merupakan wadah yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat Buddha berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, serta tujuan untuk mendukung perkembangan agama Buddha. OKB berperan strategis dalam membina, mengorganisir, dan memberdayakan umat melalui kelembagaan seperti majelis, yayasan, perkumpulan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, maupun sanggar seni keagamaan. OKB juga berfungsi sebagai motor penggerak dalam menjaga tradisi, memperkuat persatuan, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang keagamaan. Dengan adanya data yang akurat mengenai jumlah, jenis kelembagaan, legalitas, dan sebaran OKB, pembinaan serta koordinasi dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran.

Penyuluh Agama Buddha, baik Aparatur Sipil Negara (ASN)—yang meliputi CPNS, PNS, dan PPPK—maupun Non-ASN, merupakan ujung tombak pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama di tengah masyarakat. Penyuluh memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman Dhamma, memperkuat nilai moral dan etika, serta membangun karakter umat Buddha. Oleh karena itu, data mengenai jumlah, sebaran, status kepegawaian, latar belakang pendidikan, dan bidang tugas penyuluh sangat dibutuhkan untuk memperkuat perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pemberdayaan penyuluh agar semakin optimal dalam melayani umat.

Dengan demikian, Kompilasi Data Urusan Agama Buddha—yang meliputi pendataan RIAB, OKB, dan Penyuluh Agama Buddha—merupakan bagian integral dalam mendukung fungsi Ditjen Bimas Buddha, baik dalam perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, maupun pengukuran capaian kinerja. Data tersebut perlu diolah dan disajikan dalam bentuk statistik agar dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus perencanaan pada periode berikutnya, serta dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk masyarakat luas.

Tujuan Umum kegiatan kompilasi data ini ini adalah:

1. Menyajikan konten statistik dalam bentuk narasi, infografis, dan tabel statistik;
2. Menyediakan data dukung untuk perencanaan program Subdit Kelembagaan dan Subdit Penyuluhan; serta
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan penyuluhan.

Tujuan Khusus yaitu berupa indikator statistik  yang dihasilkan dari Kompilasi data ini adalah:

1. Mengukur proporsi rumah ibadah agama Buddha yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dibandingkan dengan wilayah non-3T hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
2. Mengidentifikasi jumlah dan distribusi rumah ibadah agama Buddha berdasarkan jenisnya (Cetiya, Maha Vihara/Vihara/Arama/Kuil, serta TITD/Klenteng Buddha/Bio) di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
3. Menilai kondisi fisik rumah ibadah agama Buddha (sangat baik, baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) sebagai dasar penentuan prioritas bantuan pada level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
4. Mengukur tingkat keterdaftaran rumah ibadah agama Buddha dalam sistem SIORI dengan membandingkan data terdaftar dan belum terdaftar pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
5. Mengukur distribusi OKB hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan berdasarkan jenis kelembagaannya.
6. Menghitung jumlah penyuluh berdasarkan status kepegawaian, tingkat pendidikan, jenis kelamin, daerah 3T, dan jumlah kelompok binaan.